Tentang Kami

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan KEK telah dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010. Sesuai dengan Keputusan Presiden tersebut, susunan keanggotaan Dewan Nasional KEK sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.

Visi dan Misi

Visi :

  • Terwujudnya institusi penunjang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya guna dan berhasil guna”

Misi:

  1. Memberikan dukungan teknis dan administratif sehingga terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan koordinasi evaluasi pengusulan KEK, rekomendasi penetapan KEK, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan KEK
  2. Memastikan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan KEK yang berdaya saing meliputi koordinasi, sinkronisasi, serta fasilitasi penyelesaian regulasi, standar dan pedoman, infrastruktur wilayah, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta lingkungan strategis kawasan.
  3. Mengembangan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan KEK

 

Tujuan

Terwujudnnya Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Tugas

Dewan Nasional KEK dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010. Dewan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

  1. Menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
  2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
  3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
  4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
  5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
  6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
  7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
  8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Keanggotaan

Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tim Pelaksana

Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

(Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK No. 151 Tahun 2015)

Tugas Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

  1. Membantu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam merumuskan kebijakan kawasan ekonomi khusus;
  2. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK

Keanggotaan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus