Integrasi Kelembagaan

Integrasi KelembagaanDalam rangka mendukung kegiatan ekonomi dan berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009, Pemerintah mendukung Kawasan Ekonomi Khusus dengan membentuk kelembagaan yang terintegrasi dari level Nasional hingga Kabupaten. Strategi ini dilakukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien di dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

Sei Mangkei

Kelembagaan KEK Sei Mangkei

Kelembagaan Sei Mangkei meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. PTPN III sebagai Badan usaha pembangun dan pengelola juga telah membentuk anak perusahaan yang ditugaskan mengelola KEK Sei Mangkei.

sei-mangkei

Tj.Lesung

Kelembagaan KEK Tanjung Lesung

Kelembagaan Tanjung Lesung meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah ditetapkan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten Pandeglang, Pemerintah provinsi Banten, BKPM dan Kementerian perdagangan telah dibentuk sehingga administrator dapat menjalankan fungsi perizinan di KEK Tanjung Lesung.

tanjung-lesung

Mandalika

Kelembagaan KEK Mandalika

Kelembagaan KEK Mandalika, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK telah dibentuk. Pelimpahan kewenangan masih dalam proses identifikasi jenis – jenis perizinan diperlukan
dan menunggu kesiapan sarana prasarana administrator.

mandalika

Palu

Kelembagaan KEK Palu

Kelembagaan di KEK Palu seperti Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator sudah terbentuk pada 2014. Saat ini pemerintah Kota Palu telah membentuk BUMD PT Bangun Palu Sulteng yang akan menjadi Badan Usaha Pengelola KEK Palu. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan BKPM sudah dilakukan pada 2016 ini.

palu

 

Bitung

Kelembagaan KEK Bitung

Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator telah ditetapkan pada tahun 2015. Saat ini pembentukan Badan Usaha Pengelola sedang dalam persiapan untuk penetapan BUMD Sulawesi Utara sebagai badan usaha oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang menyiapkan BUMD yang akan ditetapkan menjadi badan usaha pengelola KEK.

bitung

Morotai

Kelembagaan KEK Morotai

Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan KEK, dan Administrator KEK telah dibentuk pada 2014. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan PT Jababeka Morotai sedang membahas perjanjian pembangunan danm pengelolaan. Sementara itu, Administrator KEK Morotai sedang mengidentifikasi jenis perizinan yangm perlu dilimpahkan dari Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

morotai

Tj. Api-Api

Kelembagaan Tanjung Api-Api

Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator telah ditetapkan pada tahun 2015. Saat ini telah dibentuk BUMD yang akan ditetapkan sebagai Badan Usaha
Pengelola KEK. Sementara itu, pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BKPM, dan Kementerian Perdagangan, masih menunggu inventarisasi kebutuhan perizinan yang perlu dilimpahkan ke administrator.

tanjung-api-api

MBTK

Kelembagaan maloy Batuta Trans Kalimantan

Kelembagaan KEK MBTK, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah dibentuk. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan sedang menyusun perjanjian pembangunan dan pengelolaan KEK.

mbtk