KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu Percepat Pengadaan Tanah dan Penetapan Badan Usaha Pengelola

16640902_1273330672733634_4371195595520210236_n

JAKARTA – 8 Februari 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik komitmen Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah masing-masing. Darmin yang juga Ketua Dewan Nasional KEK akan mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan waktu sampai setahun ke depan bagi KEK Tanjung ApiApi (Sumatera Selatan) dan KEK Palu (Sulawesi Tengah), dengan catatan pengusul mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk mengakselerasi pembangunan KEK. Hal itu disampaikan Darmin Nasution dalam rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin selaku Pengusul sekaligus Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi Tengah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto di kantor Kemenko Ekonomi, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu Malam (8/2).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan KEK Tanjung Api-Api hingga dapat beroperasi. “Target kami di awal Tahun 2018 KEK Tanjung Api-Api sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Alex. Komitmen serupa disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. “KEK Palu ini nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Saya sangat optimis 2018 nanti Presiden Jokowi akan datang dan meresmikan KEK Palu di Sulawesi Tengah,” ujar Longki dengan optimis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Nasional KEK, KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu digolongkan dalam kategori KEK dengan progres lambat – dibandingkan dengan 10 KEK lainnya. Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Nasional KEK mencakup lima kriteria evaluasi, yaitu aspek pertanahan; infrastruktur dan fasilitas kawasan; kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM); perangkat pengendalian administrasi; dan komitmen pengusul.

Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, KEK harus sudah dapat beroperasi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan. Sementara itu, KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu telah ditetapkan sejak pertengahan tahun 2014 dan sudah harus dapat dinyatakan beroperasi pada pertengahan tahun ini. Dalam Rapat Koordinasi tersebut disepakati bahwa KEK Tanjung Api-Api dan Palu perlu segera mengambil beberapa langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan KEK. “Kalau untuk beroperasi tahun ini, sepertinya tidak mungkin. Saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana mempercepat pembangunan di dalam kedua kawasan tersebut,” ujar Darmin. Darmin menjelaskan, setiap permasalahan yang dihadapi sebaiknya jangan dibiarkan berlarut-larut dan segera dicari jalan keluarnya. Permasalahan yang dialami oleh KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu serupa, yaitu keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan. Saat ini realisasi investasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai Rp 42 miliar, yang diwujudkan dalam lahan seluas 67Ha. Sedangkan Pemerintah Kota Palu hanya mampu menganggarkan Rp 7 miliar untuk menguasai lahan seluas 68 Ha dari luas total 1500 Ha yang telah ditetapkan sebagai KEK.

Padahal perkiraan kebutuhan biaya untuk pembangunan kawasan hingga tahun 2025 sekitar Rp 12,3 triliun untuk KEK Tanjung Api-Api dan Rp 1,7 triliun untuk KEK Palu. Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menyatakan solusi yang ditawarkan untuk pembangunan KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu adalah bantuan anggaran pembangunan kawasan dari Aggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kerjasama pembangunan kawasan dengan pihak swasta.  APBN dapat diarahkan untuk membantu pembangunan fasilitas dalam kawasan melalui Kementerian Perindustrian. Namun Kementerian Perindustrian pun memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu ketersediaan lahan dari fasilitas yang akan dibangun. Sedangkan opsi kedua adalah kerjasama pembangunan kawasan dengan pihak swasta. Dalam menyelenggarakan kerjasama pembangunan kawasan dengan pihak swasta juga diperlukan Badan Usaha Pengelola di masing-masing KEK untuk menjalankan aksi korporasi.

“Setiap skema yang diusulkan tetap memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pengusul KEK, sehingga kemajuan pembangunan KEK tetap bergantung kepada keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasannya masing-masing,” tutur Enoh. (*)