Berita KEK

Empat Hotel Dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kunjungan Menko ke KEK Mandalika. Doc. Humas

LOMBOK, 11 Februari 2017 – Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong percepatan pelimpahan wewenang dan perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika dari BKPM Pusat dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemkab Lombok Tengah kepada Administrator KEK Mandalika. Dengan pelimpahan ini, semua urusan perizinan investasi akan menjadi lebih mudah Karena cukup dilakukan melalui satu pintu yaitu Administrator KEK Mandalika.

”Tolong dipersiapkan kantor administrator, dan wewenang perizinan segera didelegasikan kepada Administrator,” kata Darmin di hadapan para pejabat daerah dalam kunjungan kerja ke KEK Mandalika, Lombok, NTB, Sabtu (11/2).

Hadir dalam kesempatan itu diantaranya Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengelola KEK Mandalika, Abdulbar M. Mansoer, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, dan pejabat lainnya. Saat ini telah dipersiapkan kantor Adminstrasi KEK di dalam kawasan yang ditargetkan akan siap digunakan pada akhir tahun 2017. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan SDM dalam pelayanan administrasi investasi, BKPM telah melatih sekitar 30 orang aparatur DPMPTSP Prov NTB dan Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK, pemerintah telah memberikan kepastian sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK dan Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional. Fasilitas dan kemudahan yang tersedia cukup luas, diantaranya Fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Fasilitas PPN dan PPnBM, Fasilitas Bea Masuk dan Cukai, Fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, Fasilitas Lalu Lintas Barang, Fasilitas Ketenagakerjaan, Fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, Fasilitas Perizinan dan Non Perizinan.

“KEK Mandalika telah memanfaatkan berbagai kemudahan tersebut yang, sementara menunggu lengkapnya administrator, difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK,” ungkap Menko Perekonomian.

Ungkap Darmin KEK Mandalika akan berkembang dengan baik sesuai rencana karena dikelola oleh korporasi yang berpengalaman. Terlebih lagi, pemerintah memberikan berbagai dukungan dan kemudahan bagi investor. Saat ini sudah ada empat hotel yang sedang dan akan dibangun di KEK Mandalika dengan target beroperasi akhir tahun 2018 atau awal 2019 yaitu Hotel Royal Tulip 250 kamar, Hotel Pullman Hotel 251 kamar, Hotel Paramount Hotel 400 kamar dan Hotel X2 sebanyak 200 kamar. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer mengatakan, sampai 10 tahun ke depan ditargetkan ada 10.000 kamar hotel di KEK Mandalika. Target itu jauh melampaui pencapaian kawasan Nusa Dua Bali yang juga dikembangkan dan dikelola oleh ITDC sejak tahun 1975. Di Kawasan Nusa Dua Bali yang luasnya sekitar 350 hektar, dibutuhkan waktu 20 tahun sampai lahannya habis tersewakan dengan total jumlah kamar 5.000. KEK Mandalika yang total luasnya hampir empat kali lipat dari Nusa Dua ditargetkan selesai dikembangkan dalam waktu 10 tahun saja, dengan target 10.000 kamar.

 ”Sebagai KEK, Mandalika diharapkan lebih dari Nusa Dua berkat adanya terobosan yang memotong mata rantai pembangunan,” kata Abdulbar. Investasi yang direncanakan oleh ITDC untuk mengembangkan kawasan Mandalika secara bertahap sebesar Rp 3,3 triliun.

Dukungan Infrastruktur bagi Peningkatan Peluang Ekonomi

Berbagai infrastruktur wilayah tengah dikembangkan dan disempurnakan oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan konektivitas. Di tahun 2017 ini Bandara Internasional Lombok (BIL) akan dilengkapi dengan dua apron baru untuk pesawat berbadan lebar (widebody) sekelas Boeing 777 atau Airbus 330. Artinya BIL akan mampu  menampung 10 (sepuluh)  apron pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 2 (dua) apron untuk berbadan lebar.  Pengembangan bandara juga akan dilanjutkan dengan perpanjangan landas pacu dari 2750 meter menjadi 3000 meter. Direncanakan, dalam waktu dekat, BIL akan mampu melayani penerbangan jarak jauh (long haul). Selain itu, Terminal Pelabuhan Gili Mas di Teluk Lembar dalam proses pengembangan. Melalui terminal ini kapal pesiar (cruise) dapat merapat dan efisien menurunkan wisatawan tanpa perlu lagi melalui lego jangkar di tengah laut.

Pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan akan membuat sektor pariwisata berkembang pesat. “Peningkatan infrastruktur konektivitas tentu saja akan membuka peluang tumbuhnya berbagai kegiatan industri, perdagangan dan investasi bagi masyarakat,” kata Menko Ekonomi Darmin Nasution. Darmin juga menggarisbawahi salah satu keunggulan KEK Mandalika yang memiliki luas 1.034 hektare (ha) ini adalah diterapkannya green infrastructure. Nantinya suplai air bersih dan air minum bagi resort Mandalika berasal dari proses desalinasi air laut. Demikian pula dengan suplai tenaga listrik, yang dirancang melalui pembangkit energi surya. Keberadaan green infratsructure tentunya akan menambah daya tarik investor kelas dunia menanamkan modalnya di KEK ini. Praktek green economy diharapkan membangun kebanggaan bagi Pemerintah, masyarakat dan pengelolanya.  “Apabila semua itu  terwujud, maka KEK Mandalika dapat menjadi percontohan bagi pengembangan kawasan sejenis lain di Indonesia,” imbuhnya. (*) [B.W]

KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu Percepat Pengadaan Tanah dan Penetapan Badan Usaha Pengelola

16640902_1273330672733634_4371195595520210236_n

JAKARTA – 8 Februari 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik komitmen Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah masing-masing. Darmin yang juga Ketua Dewan Nasional KEK akan mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan waktu sampai setahun ke depan bagi KEK Tanjung ApiApi (Sumatera Selatan) dan KEK Palu (Sulawesi Tengah), dengan catatan pengusul mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk mengakselerasi pembangunan KEK. Hal itu disampaikan Darmin Nasution dalam rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin selaku Pengusul sekaligus Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi Tengah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto di kantor Kemenko Ekonomi, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu Malam (8/2).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan KEK Tanjung Api-Api hingga dapat beroperasi. “Target kami di awal Tahun 2018 KEK Tanjung Api-Api sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Alex. Komitmen serupa disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. “KEK Palu ini nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Saya sangat optimis 2018 nanti Presiden Jokowi akan datang dan meresmikan KEK Palu di Sulawesi Tengah,” ujar Longki dengan optimis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Nasional KEK, KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu digolongkan dalam kategori KEK dengan progres lambat – dibandingkan dengan 10 KEK lainnya. Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Nasional KEK mencakup lima kriteria evaluasi, yaitu aspek pertanahan; infrastruktur dan fasilitas kawasan; kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM); perangkat pengendalian administrasi; dan komitmen pengusul.

Menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, KEK harus sudah dapat beroperasi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan. Sementara itu, KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu telah ditetapkan sejak pertengahan tahun 2014 dan sudah harus dapat dinyatakan beroperasi pada pertengahan tahun ini. Dalam Rapat Koordinasi tersebut disepakati bahwa KEK Tanjung Api-Api dan Palu perlu segera mengambil beberapa langkah strategis untuk mengakselerasi pembangunan KEK. “Kalau untuk beroperasi tahun ini, sepertinya tidak mungkin. Saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana mempercepat pembangunan di dalam kedua kawasan tersebut,” ujar Darmin. Darmin menjelaskan, setiap permasalahan yang dihadapi sebaiknya jangan dibiarkan berlarut-larut dan segera dicari jalan keluarnya. Permasalahan yang dialami oleh KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu serupa, yaitu keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan. Saat ini realisasi investasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai Rp 42 miliar, yang diwujudkan dalam lahan seluas 67Ha. Sedangkan Pemerintah Kota Palu hanya mampu menganggarkan Rp 7 miliar untuk menguasai lahan seluas 68 Ha dari luas total 1500 Ha yang telah ditetapkan sebagai KEK.

Padahal perkiraan kebutuhan biaya untuk pembangunan kawasan hingga tahun 2025 sekitar Rp 12,3 triliun untuk KEK Tanjung Api-Api dan Rp 1,7 triliun untuk KEK Palu. Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menyatakan solusi yang ditawarkan untuk pembangunan KEK Tanjung Api-Api dan KEK Palu adalah bantuan anggaran pembangunan kawasan dari Aggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kerjasama pembangunan kawasan dengan pihak swasta.  APBN dapat diarahkan untuk membantu pembangunan fasilitas dalam kawasan melalui Kementerian Perindustrian. Namun Kementerian Perindustrian pun memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu ketersediaan lahan dari fasilitas yang akan dibangun. Sedangkan opsi kedua adalah kerjasama pembangunan kawasan dengan pihak swasta. Dalam menyelenggarakan kerjasama pembangunan kawasan dengan pihak swasta juga diperlukan Badan Usaha Pengelola di masing-masing KEK untuk menjalankan aksi korporasi.

“Setiap skema yang diusulkan tetap memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pengusul KEK, sehingga kemajuan pembangunan KEK tetap bergantung kepada keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasannya masing-masing,” tutur Enoh. (*)

Pemerintah Setujui Pembentukan KEK Arun Lhokseumawe

(29-1)Penetapan KEK Lhoksemawe Doc. Endar Hartomo

Jakarta, 30 Januari 2017 – Konsorsium BUMN dan BUMD berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe – Aceh, dan diharapkan dapat menarik investasi baru sebesar USD 3,8 miliar atau sekitar Rp 50,5 triliun hingga 10 tahun ke depan. Dengan nilai investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 40.000 orang. Konsorsium tersebut terdiri dari PT. Pertamina, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kemarin (30/1) diputuskan bahwa KEK Arun Lhokseumawe yang luas lahannya mencapai 2.622 ha akan segera diusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah.

”KEK Arun Lhokseumawe ini sudah memenuhi syarat dari semua aspek, sehingga akan segera kita usulkan kepada Presiden,” kata Darmin usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Ekonomi, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin, 30 Januari 2017”

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto dan pejabat terkait lainnya. Darmin menjelaskan, rencana bisnis di KEK Arun Lhokseumawe mencakup pengembangan industri sektor energi (oil & gas), regasifikasi LNG, LNG hub/trading, LPG hub/trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kemudian pengembangan klaster industri petrokimia yang ramah lingkungan. Pengembangan agro industri pendukung ketahanan pangan, pemanfaatan potensi bahan baku pertanian dan pengembangan berbagai jenis usaha agro industry dan turunannya. Pengembangan infrastruktur logistik untuk mendukung input dan output dari industri oil & gas, petrokimia dan agro industry, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional. Serta industry penghasil kertas kantong semen (kertas kraft). Darmin melanjutkan, dalam rapat koordinasi tersebut dibahas pula usulan KEK Galang Batang – Bintan, dan usulan KEK Pulau Asam – Karimun, keduanya di Kepulauan Riau. Menurut Menko, KEK Bintan belum bias diusulkan ke Presiden karena masih ada beberapa masalah administratif yang perlu dibereskan dulu.

”Sebetulnya KEK Bintan ini juga sudah siap. Tetapi ada satu-dua hal yang perlu dibereskan dulu, setelah itu langsung kita usulkan juga ke Presiden,” ujar Darmin.

Usulan KEK Bintan memiliki luas lahan 2.590 ha. Pengusulnya adalah PT. Bintan Alumina Indonesia. Rencana bisnisnya adalah pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting), pengembangan PLTU, dan pengembangan pelabuhan bongkar muat. Nilai investasinya sekitar Rp 36,25 triliun dengan perkiraan tenaga kerja yang bias diserap 23.200 orang. Sedangkan usulan KEK Karimun masih perlu dibahas secara lebih mendalam lagi. Usulan KEK Karimun luas lahannya 351 ha dengan pengusul PT. Nusatama Properta Panbill. Rencana bisnisnya adalah oil and gas, cold storage, dan ship yard.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto mengatakan usulan KEK Arun Lhokseumawe akan disampaikan ke Presiden dalam dua hari ke depan. Dalam dua hari itu pihaknya akan terlebih dahulu menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan finalisasi rencana aksi untuk pengembangan KEK Arun Lhokseumawe. Sedangkan usulan KEK Bintan masih terkendala beberapa masalah yang sifatnya administratatif. yaitu masalah komitmen pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan kemudahan investasi kepada para investor. ”Itu wujudnya adalah nota kesepahaman antara Bupati dengan DPRD setempat,” jelas Enoh.

Masalah kedua adalah izin lokasi yang harus diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Serta izin reklamasi dari Kementerian Perhubungan. Kalau itu selesai, Dewan Nasional KEK akan rekomendasikan juga ke Presiden untuk tetapkan jadi KEK. ”KEK Bintan itu masalahnya administratif saja, bukan rencana bisnis. Kalua rencana bisnis sudah bagus. Kawasan juga sudah dimatangkan lahannya,” ujar Enoh. Soal KEK Karimun, Enoh menjelaskan masalah yang dihadapi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam RTRW, kawasan tersebut masih kawasan hutan. Harus direvisi menjadi kawasan industri. ”Sebetulnya di tingkat provinsi, RTRW sudah diubah jadi industri. Cuma harus diikuti oleh RTRW Kabupaten Karimun yang harus dibahas antara Bupati dengan DPRD. Selain itu, masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi juga,” jelasnya. (*) [B]

Pemerintah Dorong Pembentukan KEK Arun Lhokseumawe

Pertemuan Plt.Gubernur Aceh dengan Menko Perekonomian (Dok. Endar)

Jakarta, 21 Januari 2017 – Pemerintah mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh pun telah menyatakan kesiapannya dalam pengusulan KEK tersebut. KEK akan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga BUMN yang akan ikut dalam proyek itu adalah PT Pertamina, PT Pelindo I, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Pertamina akan mengembangkan sektor minyak dan gas beserta fasilitas infrastruktur pendukungnya. Pelindo I akan menangani urusan pelabuhan dan logistik.  Pupuk Iskandar Muda dibantu oleh PT Pupuk Indonesia Group akan mengembangkan klaster industri petrokimia yang ramah lingkungan di kawasan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) akan mengembangkan sektor agro industri pendukung ketahanan pangan.

Dalam rilisnya, Sabtu, 21 Januari 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut positif usulan pembentukan KEK itu. Darmin menilai, KEK Arun akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Apalagi, pengembang KEK tersebut merupakan sinergi antara BUMN dan BUMD.

“Saya percaya, tiga BUMN bersatu ditambah dengan BUMD akan membuat KEK ini lebih cepat berjalan. Malah mungkin perkembangannya lebih cepat dibanding pendahulunya karena lebih siap,”Ujar Darmin.

Dalam pertemuannya dengan Plt Gubernur Aceh Soedarmo, Jumat sore kemarin, di kantornya. Melalui pertemuan tersebut, Soedarmo juga ingin mempertegas komitmen pemerintah untuk mempercepat pengusulan KEK Arun, di antaranya dengan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang KEK Arun. Dia berharap, PP itu dapat terbit pada awal Februari mendatang.

Soedarmp mengatakan, secara administratif, usulan dokumen yang diperlukan untuk pengusulan KEK Arun sudah lengkap. “Kami usulkan penerbitan PP sudah ada pada 7 Februari,” kata Soedarmo.

Darmin berujar, secara prinsip, usulan KEK Arun dapat disetujui. Akan tetapi, Darmin meminta Soedarmo sebagai pengganti sementara pejabat definitif untuk memohon dukungan Menteri Dalam Negeri. Apabila Mendagri sudah setuju, usulan KEK Arun akan diproses. “Untuk menutup kemungkinan macam-macam, tolong minta persetujuan tertulis dari Mendagri terkait usulan KEK Arun ini. Saya tidak mau, saat gubernur baru terpilih, KEK ini sudah maju jalan malah nanti digoyang-goyang”, kata Darmin tegas.

Sumber :

https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/01/21/090838375/pemerintah-dorong-pembentukan-kek-arun-lhokseumawe

Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur Gandeng Investor Rusia Bangun KEK MBTK

 Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur Gandeng Investor Rusia Bangun KEK MBTK
Jakarta, 17 Januari 2017 – Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi kantor Sekretariat Dewan Nasional KEK di bilangan Menteng Raya. Tidak hadir seorang diri, Awang membawa calon investor dari Rusia yang serius akan mengembangkan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Direktur Utama Surya Ganda Manajemen Teknik Indonesia (SGMTI) anak perusahaan dari PT Black Space (swasta Rusia), Denis Muratov mengatakan bahwa Blackspace telah mengembangkan Kawasan Ekonomi Bebas di Russia yang berkonsep technopark sejak 3 tahun yang lalu, ujar Denis. Ia mengutarakan bahwa dengan skema KEK ia akan mengimpor lokomotif dan peralatannya ke MBTK. Sebagian besar lokomotif dan pelatan kereta api akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api batu bara Maloy (Kutai Timur) ke Taban (Kutai Kartanegara). Total nilai investasinya untuk membangun kereta api tersebut senilai US$50 Juta, diawali dengan impor lokomotif kereta api serta gerbongnya senilai US$3 juta. Pihaknya berharap KEK MBTK dapat memfasilitasinya dengan mekanisme Perizinan Terpadu Satu Pintu di Administrator KEK MBTK. Menurutnya, KEK MBTK dengan fasilitas KEK-nya merupakan konsep yang bagus dan efektif di lokasi yang strategis untuk menjalankan bisnis bagi investor. Koriun Toros, Advisor PT Black Space Resource Group mengatakan bahwa Pengiriman lokomotif kereta akan dilakukan langsung oleh Black Space dari Rusia. Karena itu kami serius ingin mempererat hubungan dengan Pemerintah Indonesia, tambah  Toros.

Awang juga melaporkan bahwa telah dilakukan Ground Breaking bersama dengan PT Surya Ganda Manajemen Teknik Indonesia (SGMTI) dengan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan rel kereta api batu bara dari Maloy ke Taban pada 1 Desember 2016 yang lalu. Rencananya pembangunan tahap I sepanjang 61 km akan diselesaikan pada 2020, kemudian ditambah tahap II 13,5 km dan 125 km, dan tahap terahir sepanjang 311 km, seluruhnya 510.5 km, dari KEK MBTK sampai ke Tabang.

Dalam kunjungannya, Awang juga memaparkan perkembangan KEK MBTK, khususnya pembebasan lahan seluas 512 Ha yang dalam proses sertifikasi BPN. Pihaknya akan mendorong Bupati Kutai Timur untuk segera menyelesaikan administrasi permohonan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) Kutai Timur. Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Dewan Nasional KEK menambahkan bahwa terkait sertifikasi lahan MBTK, Kementerian ATR/BPN akan mendorong percepatan sertifikasi. Rencananya kunjungan lapangan oleh Kementerian ATR/BPN ke MBTK akan dilakukan pada bulan ini, ujar Enoh.

Direncanakan pada 27 Januari 2017 mendatang akan dilakukan Ground Breaking untuk pembangunan instalasi listrik kapasitas 2x100MW. Sedangkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 200 liter/detik dengan APBD Provinsi TA 2017 juga akan segera dimulai. “Dengan infrastruktur yang lengkap, KEK MBTK dapat berjalan dengan lancar’,ujar Awang. Ia juga memohon dukungan Pemerintah Pusat khususnya masalah perizinan dan ketentuan-ketentuan  yang berlaku di KEK yang dapat diberikan kepada investor dalam dan luar negeri. Selain Black Space juga ada beberapa perusahaan lain yang sedang melakukan studi investasi di Maloy, tambah Ichwansyah, Asisten II Gubernur Kaltim.

Untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi investor KEK MBTK, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK beserta berbagai peraturan pelaksananya. Mendukung hal tersebut, Sekretariat Dewan Nasional telahmembentuk help desk guna membantu melayani calon investor untuk mendaftarkan izin investasinya di BKPM. Keunggulannya calon investor dapat menggunakan skema proses perizinan 3 (tiga) jam. Help Desk juga akan membantu menyelesaikan permasalahan terkait fasilitas dan kemudahan di KEK, jelas Budi Santoso, Wakil II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK. (DSP)

 

Petakan Masalah, DPRD NTB Kunjungi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

 Kunjungan DPRD NTB
JAKARTA 16/01/2017 – Ketua Panitia Khusus (Pansus) II Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),Lalu Jazuli Azhar melakukan kunjungan kerja bersama 30 anggota Pansus II DPRD  ke kantor Sekretariat Dewan Nasional KEK untuk mendapatkan informasi terakhir tentang pembangunan dan penyelesaian masalah di KEK Mandalika. Ia memaparkan bahwa pansus yang ia pimpin bertugas untuk membahas permasalahan pada percepatan pembangunan KEK Mandalika,dan dibentuk oleh Ketua DPRD.Pihaknya melakukan kunjungan ke kantor Sekretariat Dewan Nasional KEK untuk memetakan masalah yang menghambat pembangunan KEK Mandalika dalam rangkaperumusan rekomendasi bagi pembangunan Mandalika. Azhar juga mengutarakan harapannya terhadap KEK Mandalika agar dapat memberikan Muliplier Effect bagi masyarakat lokal NTB, khususnya dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Selain itu, perlu ditinjau capaian tingkat pemberdayaan masyarakat sekitar KEK Mandalika, ujarnya.Pernyerapan Tenaga Kerja Lokal

Menanggapi pendapat Ketua Pansus, Enoh Suharto Pranoto selaku Sekretaris Dewan Nasional KEK menyampaikan, “Pada dasar peraturannya diwajibkan bahwa pembangunan KEK harus menyediakan zona untuk UMKM dengan pemberdayaan masyarakat lokal”. Ia juga mengatakan bahwa pembahasan tenaga kerja lokal dapat didiskusikan secara bussiness to bussiness antara ITDC selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Mandalika dengan pelaku usaha (tenant).  Pemerintah Provinsi NTB, di sisi lain, perlu mendukung penyediaan tenaga kerja pariwisata lokal untuk memenuhi kebutuhan Mandalika.

Kepala Dinas Pariwisata, Moh. Fauzal, yang turut hadir pada pertemuan inimenyatakanbahwaKementerian Pariwisata telah merencanakan pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata (STIP) diluar kawasan untuk penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Mandalika.

Fauzal menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pariwisata akan membangun 100 homestay guna mendukung pengembangan KEK Mandalika. Selain itu, untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat, Kementerian Pariwisata akan membentuk Asosiasi Pedagang Asongan Mandalika (APAM). Dengan banyaknya dukungan untuk KEK Mandalika diluar kawasan, diharapkan ITDC selaku Badan Usaha Pembangun KEK Mandalika juga melakukan percepatan pembangunan didalam Kawasan, sehingga nantinya tidak kalah berkembang dengan kawasan penyangganya, ujar Fauzal.

Investasi di KEK Mandalika

KEK Mandalika ditetapkan pada tahun 2014 melalui PP No 52 Tahun 2014. Dalam PP disebutkan, KEK diberikan waktu selama 3 tahun untuk dinyatakan siap beroperasi. KEK Mandalika diberi target harus siap beroperasi pada awal Juli 2017. Pada tahap ini diharapkan KEK tersebut telah memiliki infrastruktur dasar yang mumpuni dan memiliki perangkat administrator yang dapat melayani investor yang masuk, ujar Enoh. “Suatu hal yang perlu diapresiasi untuk KEK Mandalika bahwa meskipun KEK belum dinyatakan beroperasi, tetapi terdapat beberapa investor yang telah masuk di KEK Mandalika. Proses perizinannya juga dilayani langsung di BKPM dan difasilitasi oleh Help Desk Sekretariat Dewan Nasional KEK’,tambah Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK , Budi Santoso. (DSP)

Rusia Siap Investasi Rp 100 triliun di KEK Tanjung Api-api

129608_620

TEMPO.CO, 11 JANUARI 2017 – Investor asal Rusia siap menanamkan investasi lebih dari Rp 100 triliun untuk mengembangkan KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. “Terdapat sejumlah investor kelas dunia yang ingin berinvestasi dan mengembangkan KEK Tanjung Api-Api, diantaranya Rusia senilai lebih dari Rp 100 triliun,” ujar Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, saat dihubungi, Selasa, 10 Januari 2017.

Menurut Enoh, investor lain yang juga menyatakan berminat untuk berinvestasi di KEK Tanjung Api-Api, adalah PT Indorama yang berencana menggelontorkan investasi puluhan triliun rupiah. Selain itu ada beberapa investor lain yang juga berminat investasi di kawasan tersebut. “Karena itu, Dewan Nasional KEK akan mengupayakan implementasi rencana investasi tersebut,” katanya.

Enoh mengatakan KEK Tanjung Api-Api yang terletak di Kabupaten Banyuasin adalah kawasan industri pengolahan karet, kelapa sawit, dan industri petrokimia. Kawasan ini ditargetkan akan beroperasi pada Juni 2017.

Data Sekretariat Dewan Nasional KEK mencatat, bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemerintah menyelenggarakan kebijakan pengembangan KEK. KEK adalah kawasan tertentu, dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Fungsi KEK adalah mendorong pengembangan aktifitas ekonomi tertentu dalam kerangka peningkatan daya saing nasional dibidang-bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, kemaritiman dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain.

Hingga akhir 2016, terdapat 10 KEK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dua diantaranya telah diresmikan kesiapan beroperasinya sejak 2015, yaitu Sei Mangkei dengan kegiatan utama industri pengolahan sawit dan karet, dan KEK Tanjung Lesung dengan kegiatan utama pariwisata.

Terdapat enam KEK lainnya yang ditetapkan pada 2014 dan masih dalam tahap pembangunan, yaitu KEK Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, Morotai, Mandalika, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Kemudian terdapat dua KEK yang baru ditetapkan pada tahun 2016, yaitu KEK Tanjung Kelayang dan KEK Sorong. “Sesuai dengan PP bahwa KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 tahun sejak tanggal ditetapkan,” kata Enoh.

Sumber:

https://m.tempo.co/read/news/2017/01/11/090834744/rusia-siap-investasi-rp-100-triliun-di-kek-tanjung-api-api.

Signifikansi Strategis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus: Daya Saing Ekonomi Nasional

1-siginfikansi-strategis-pengembangan-kawasan-ekonomi-khusus-daya-saing-ekonomi-nasional

Jakarta – 22 Desember 2016. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemerintah menyelenggarakan kebijakan pengembangan KEK. KEK adalah kawasan tertentu, dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah mendorong pengembangan aktifitas ekonomi tertentu dalam  kerangka  peningkatan  daya  saing  nasional  dibidang-bidang  perdagangan,  jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, kemaritiman dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain.

Sampai akhir tahun 2016, terdapat 10 (sepuluh) KEK yang telah ditetapkan melalui Peraturan   Pemerintah   (PP).   2   (dua)   KEK   di   antaranya   telah   diresmikan   kesiapan beroperasinya sejak 2015, yaitu Sei Mangkei dengan kegiatan utama industri pengolahan sawit dan karet, dan KEK Tanjung Lesung dengan kegiatan utama Pariwisata. Terdapat 6 (enam) KEK lainnya yang ditetapkan pada 2014 dan masih dalam tahap pembangunan, yaitu KEK Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, Morotai, Mandalika, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Kemudian terdapat 2 (dua) KEK yang baru ditetapkan pada tahun 2016, yaitu KEK Tanjung Kelayang dan KEK Sorong.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK, bahwa KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Sehingga  pengusul  harus  melakukan  pembangunan  infrastruktur  dasar  selama  3  tahun pertama sebelum dinyatakan siap beroperasi.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN SIGNIFIKANSI GEOEKONOMI DAN GEOSTRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, penentuan lokasi suatu KEK harus mempertimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan signifikansi geoekonomi dan geostrategis. Artinya suatu KEK ditetapkan mempertimbangkan potensi dan peluang dari sumber  daya  yang  ada  pada  wilayah  bagi  kepentingan  nasional  dan  aksesnya  ke  pasar nasional maupun global (supply chain).Dari sisi geostrategis, penetapan dan pengembangan KEK mencermati   akses geostrategis wilayah Indonesia terhadap berbagai wilayah pasar dunia. Keberadaan Sea Lane of Communication (SLOC) Selat Malaka, dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 1

Selat Sunda-Laut China Selatan, ALKI 2 Selat Lombok-Makassar, dan ALKI 3 Ombai- Wetar-Laut Maluku) menjadi faktor strategis pertimbangan penepatan suatu KEK. Terutama bagi KEK terkait industri pengolahan sumber daya dan logistik. Melalui akses geostrategis tersebut,  Indonesia diharapkan  mampu membangun  keunggulan strategis dan daya saing industrinya   melalui   berbagai   aktifitas   di   KEK   dan   hasil-hasilnya   (output)   secara berkelanjutan dalam kompetisi ekonomi global.

ASPEK GEOEKONOMI DAN GEOSTRATEGIS KEK YANG TELAH DITETAPKAN

untitled* Telah dinyatakan beroperasi yaitu KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung.

Demikian pula dengan berbagai usulan KEK yang masih dalam proses, aspek geoekonomi dan geostrategis memperoleh perhatian yang serius, seperti usulan KEK MIFFE di Papua yang terkait dengan ketahanan pangan, dan Usulan KEK di Kalimantan Barat yang bersentuhan dengan Laut China Selatan.

INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS LOGISTIK BAGI KEK

Pemerintah memberikan insentif berupa Dukungan Infrastruktur Wilayah yang dibutuhkan guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas KEK, seperti pengembangan pelabuhan,  bandara,  jalan  tol,  jalur  kereta  api,  penyediaan  energi,  dan  lainnya.  Dewan Nasional melalui Sekretariat dan Tim Pelaksana secara intensif mengkoordinasikan untuk memastikan penyediaan dukungan infrastruktur wilayah sinkron dengan pembangunan infrastruktur dalam kawasan, sehingga fungsi dan peran KEK dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Keberadaan sarana infrastruktur intermoda atas pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung menjadi tumpuan konektifitas logistik global, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus di seluruh Indonesia dengan pasar dunia”

Keberadaan KEK juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam mendorong pembangunan infratsruktur wilayah, terutama infrastruktur transportasi, komunikasi dan logistik. Mengacu pada Cetak Sistem Logistik Nasional (Perpres 26 tahun 2012) dan RPJMN

2015-2019 (Perpres No 2 tahun 2015), perwujudan daya saing dan keunggulan KEK dan Kawasan Indusri di Indonesia, diharapkan juga memperoleh manfaat dari perwujudan dua pelabuhan hub internasional Indonesia di masa depan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan pelabuhan hub internasional Bitung.

PETA GEOSTRATEGIS KEK YANG TELAH DITETAPKAN

untitled2

Untuk KEK di kawasan barat Indonesia, diharapkan dapat memanfaatkan keunggulan logistik intermoda yang akan terbangun atas Pelabuhan Hub Internasional Kualatanjung, transportasi Kereta Api, jalan toll, Bandara Kualanamu, dan pelabuhan Belawan yang sudah ada. Pada akhir tahun 2016 ini pembangunan tahap 1 pelabuhan Kuala Tanjung telah mencapai sekitar 65 persen, dan sangat diharapkan dapat segera melayani aktifitas industri di Sei Mangkei pada April 2017.

Pada bulan November 2016 ini perwujudan intermoda logistik atas KEK Sei Mangkei sangat menggembirakan dengan beroperasinya Kereta api dari dry port KEK Sei Mangkei ke pelabuhan Belawan. Pembangunan jalur kereta api dari dry port KEK Sei Mangkei ke pelabuhan Kuala Tanjung sedang terus berjalan dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2018.

Untuk  KEK  di  kawasan  timur  Indonesia,  diharapkan  dapat  memanfaatkan  keunggulan logistik intermoda  yang akan terbangun atas Pelabuhan Hub Internasional Bitung, jalan Toll Manado Bitung, Kereta Api Trans Sulawesi dan Bandara Sam Ratulangi. Pelabuhan Bitung sendiri saat ini telah beroperasi dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya, menuju status hub internasional. Pada akhir tahun ini perkembangan pembabasan lahan bagi jalan toll Manado- Bitung diharapkan mencapai sekitar 75 persen.

FASILITAS KEBIJAKAN BAGI PENGEMBANGAN KEK

Dalam   rangka   mendukung   Kawasan   Ekonomi   Khusus   telah   diterbitkan   Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini Peraturan Pelaksananya telah diundangkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, yang mengatur pemberian Fasilitas PPh Badan, Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Fasilitas PPN dan PPnBM, Fasilitas Bea Masuk dan Cukai di KEK, Peraturan menteri yang mengatur tentang Fasilitas Lalu Lintas Barang, Fasilitas Ketenagakerjaan, Fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan,   Fasilitas  Perizinan  dan   Non  Perizinan.  Dengan   pemberian  fasilitas  dan kemudahan di KEK ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing KEK dalam rangka meningkatkan investasi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru khususnya di luar Jawa. Pemerintah melalui Dewan Nasonal KEK tengah mengkaji usulan KEK Lhokseumawe dan Usulan KEK Merauke. Usulan KEK lain seperti usulan KEK Bintan, usulan KEK Kuala Tanjung, Usulan KEK Karimun, Usulan KEK Kalimantan Barat dan lainnya yang masih dalam proses usulan awal.

[PRESS RELEASE: BW]

Peresmian Peletakan Batu Pertama Pembangunan Resort di KEK Tanjung Kelayang

Tanjung Pandan

TANJUNG PANDAN, 2 SEPTEMBER 2016– Menteri Pariwisata meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan resort (Kapitein House) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang yang berlokasi di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Jumat (2/9). Acara peresmian ini diawali dengan penanaman pohon yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kementerian terkait, Duta Besar Oman, Venezuela, Turki, Swedia, Italia, Armenia, India, Singapura, Malaysia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama.

Peresmian groundbreaking pembangunan resort Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, di Desa Tanjung Binga, menjadikan suatu bentuk komitmen pihak pengusul yakni PT. Belitung Pantai Intan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan KEK tahap pertama.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi memberikan sambutan bahwa KEK ini merupakan salah satu kerja nyata untuk meningkatkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Hal ini bisa dijadikan pilar pembangunan kawasan yang ramah lingkungan dan dapat menggeser kedudukan minyak dan gas bumi dalam penyumbang devisa di Indonesia. Dukungan infrastruktur seperti perpanjangan runway, perluasan jalan, peningkatan kapasitas listrik, dan air juga diperlukan untuk pengembangan KEK.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya juga menyatakan bahwa pembangunan KEK Tanjung Kelayang sangat cepat terealisasi berkat kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Kabupaten Belitung. “Tanjung Kelayang ini ‘the first and the fastest’ KEK karena dalam waktu 5 bulan telah groundbreaking” ujar Arief Yahya.

Arief Yahya juga menyatakan bahwa Menteri Perhubungan yang ditemui tadi pagi, Jumat (2/9) di Bandara H.A.S Hanandjoeddin, tahun ini Belitung akan mengoperasionalkan Bandara Internasional dengan direct flight. Pengembangan bandara internasional ini semula direncanakan pada tahun 2018, namun dimajukan untuk mencapai target 500 ribu wisatawan pada tahun 2019. Nilai tersebut artinya diakumulasikan mampu mendatangkan devisa sebesar U$ 600 juta (Rp 10 Triliun) yang diharapkan dari pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan di Belitung.

Acara juga dilanjutkan dengan penandatanganan dua nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Pertama, MoU antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang siap berinvestasi untuk pembangunan homestay di sekitar KEK. Kedua, MoU antara PT. Belitung Pantai Intan selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Tanjung Kelayang dengan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan KEK Tanjung Kelayang. Selain itu juga para undangan dihibur dengan Tari Zapin, presentasi video tentang Muscat Jewel, Lagu Melayu, dan Schooling Fish Dance yang dipersembahkan oleh Remaja Belitung.

Pembangunan KEK di atas lahan seluas 324,4 Ha ini berencana untuk mengembangkan konsep pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tahap pertama, pengusul akan melakukan pembangunan lahan seluas 35,9 Ha yang terdiri atas pembangunan Kapitein House (9,43 Ha), Kota Sirna Majapahit (25,38 Ha), infrastruktur berupa akses masuk, air, listrik, dan persiapan alokasi lahan untuk residensi yang dikerjasamakan dengan investor. Pada tahap selanjutnya akan dibangun beberapa fasilitas pariwisata yang seluruhnya bertaraf internasional, seperti Lake Residential, Equestrian Resort Villas, Perkebunan Organik dan Homestay, Beach Resort, dan area komersial (Waste Treatment Plant, Solar Farm, dan kantor pengelola kawasan). Rencana investasi pengembang untuk pengembangan kawasan tersebut sebesar Rp 1,5 Triliun dan diperkirakan mampu menarik investasi hingga Rp 20 triliun pada tahun 2025. [AN]

Pemerintah Tetapkan KEK Sorong Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Indonesia Timur

KEK SORONG

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2016 – Pemerintah tengah melakukan percepatan pengembangan wilayah di seluruh Indonesia. Hanya lima bulan setelah ditetapkannya KEK Tanjung Kelayang, Presiden secara resmi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai KEK ke-10 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengembangkan KEK baru diluar Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Wilayah Kabupaten Sorong memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Secara geoekonomi, di Selat Sele yang merupakan lokasi pengusulan KEK ini mempunyai potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk mengembangkan industri logistik, industri pengelolaan ekspor, dan industri yang berbasis pariwisata bahari, pertanian, serta pertambangan, sedangkan dari segi geostrategik dari wilayah kabupaten Sorong yaitu berada berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

KEK Sorong menjadi KEK pertama di pulau Papua, Pengembangan kawasan seluas 523,7 Ha ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dan dapat mendorong pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Rencana bisnis untuk kawasan ini akan fokus pada kegiatan industri seperti industri galangan kapal, industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, dan juga industri pertambangan. Saat ini di dalam lokasi KEK telah terbangun Pelabuhan Penyeberangan Arar, Pelabuhan Arar, serta beberapa pelaku usaha antara lain PT Semen Gresik (distributor), PT Petrochina (logistik migas), dan PT Henrison Inti Persada (pergudangan kayu lapis). Selain itu, potensi KEK Sorong di bidang rencana pengembangan logistik,diharapkan dapat terwujud dengan ditetapkannya kawasan ini sebagai KEK.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, setiap KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat tiga tahun sejak tanggal ditetapkannya. Artinya, KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat Agustus 2019. Dalam periode waktu tersebut, pengusul KEK Sorong,yaitu Pemerintah Kabupaten Sorong perlu segera membangun kawasan tersebut. Sementara itu, untuk mendukung KEK Sorong, Pemerintah Pusat juga telah menyatakan dukungan penuhnya untuk membangun infrastruktur diluar kawasan yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas kawasan tersebut, diantaranya peningkatan jalan nasional, penyediaan air bersih, serta rencana pengembangan Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar, yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas KEK Sorong.(BW & E)